Regulasi Papua Pegunungan
Ringkasan
Halaman ini merangkum regulasi dan dokumen perencanaan yang disebut dalam RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029. Fokusnya adalah dasar hukum pembentukan provinsi dan kerangka perencanaan pembangunan daerah.
Data Penting
| Regulasi/Dokumen | Keterangan | Sumber |
|---|---|---|
| Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 | Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan | RPJMD |
| Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 | Perubahan kedua atas UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua | RPJMD |
| Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 | Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua | RPJMD |
| Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 | RPJMN Tahun 2025-2029 | RPJMD |
| Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 | Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | RPJMD |
| Peraturan Daerah Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 | RPJPD Tahun 2025-2045 | RPJMD |
| Peraturan Daerah Provinsi Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2025 | Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah | RPJMD |
| RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029 | Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah | RPJMD |
Catatan
- RPJMD juga mencantumkan rancangan/rujukan RTRW Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor dan tahun yang belum terisi lengkap pada kutipan sumber awal.
- Halaman ini tidak menggantikan naskah resmi regulasi. Pembaca perlu merujuk dokumen hukum resmi untuk kebutuhan legal formal.
Sumber
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029.